PRAGMATIC123 – Komardin Ungkap Alasan Seret Nama Kasmudjo dalam Gugatan Terkait Ijazah Jokowi

Ir. Kasmudjo (76) tetap digugat oleh Komardin.

Gugatan yang dilayangkan advokat asal Makassar ke Pengadilan Negeri (PN) Sleman membuat nama Kasmudjo menjadi sorotan.

Walau begitu, Komardin ternyata memiliki alasan tersendiri mengapa menyeret nama Kasmudjo dalam gugatannya terkait ijazah Jokowi.

Dilansir dari Kompas.com (15/05/2025), Komardin menyatakan bahwa ia menggugat Ir. Kasmudjo karena ingin mendapatkan keterangan langsung terkait keabsahan ijazah Joko Widodo.

“Justru itu, itulah kita mau pertanyakan kepada UGM,” ujar Komardin saat dihubungi, Kamis (15/5/2025).

Komardin menuturkan bahwa ia juga menggugat Ir. Kasmudjo secara pribadi agar yang bersangkutan memberikan penjelasan langsung terkait perannya dalam proses akademik Joko Widodo.

“Makanya, kita gugat juga Pak Kasmudjo supaya memberikan keterangan secara langsung karena kita belum tahu apakah dia betul sebagai pembimbing skripsi atau bagaimana,” tuturnya.

Menurutnya, informasi mengenai pembimbing skripsi harus didapatkan dari sumber utama.

“Informasi itu harus kita dapatkan dari pohonya, dari sumbernya. Kita sekarang belum tahu apakah dia pembimbingnya atau bukan. Jadi ada dua, iya atau tidak,” ucap Komardin.

Komardin memastikan bahwa dirinya akan hadir dalam sidang perdana yang dijadwalkan pada 22 Mei 2025 di PN Sleman.

Ia juga berharap semua pihak tergugat, termasuk Ir. Kasmudjo dan pihak UGM, dapat hadir serta memberikan penjelasan terbuka di hadapan majelis hakim.

“Iya kita harapkan itu (pihak tergugat datang dan memberikan penjelasan),” pungkas Komardin.

Nama Kasmudjo Kembali Disorot Usai Ditemui Jokowi

Gugatan ini membuat nama Ir. Kasmudjo menjadi sorotan publik, terlebih ia sempat ditemui langsung oleh Joko Widodo.

Sosoknya dikenal sebagai dosen pembimbing akademik Jokowi saat masih kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dilansir dari Kompas.com (17/05/2025), status Ir. Kasmudjo sebagai pembimbing akademik Joko Widodo dibenarkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta.