PRAGMATIC123 – Visa Haji Furoda 2025 Belum Terbit, Komnas Haji Minta Publik Tak Salahkan Pemerintah

Komnas Haji) meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan pemerintah terkait belum terbitnya visa haji furoda pada musim haji tahun ini.

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menegaskan bahwa penerbitan visa haji furoda bukan tanggung jawab pemerintah karena berada di luar kuota resmi dan merupakan urusan bisnis antara jemaah haji dan penyelenggara travel.

Visa Haji Furoda Bukan Tanggung Jawab Pemerintah

Mustolih menjelaskan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), pemerintah hanya bertanggung jawab atas kuota resmi, yaitu 98 persen kuota haji reguler dan 8 persen kuota haji khusus.

Sementara itu, visa haji furoda, yang juga dikenal sebagai visa mujamalah, adalah jalur undangan yang diurus langsung oleh travel dan tidak masuk dalam kuota nasional.

Namun, hingga batas akhir pelayanan musim haji 2025, Arab Saudi belum juga menerbitkan visa haji furoda.

“Visa haji furoda belum juga diterbitkan oleh otoritas Arab Saudi sampai batas akhir pelayanan. Ini bukan tanggung jawab pemerintah karena berada di luar kuota resmi,” kata Mustolih dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

Kegagalan Penerbitan Visa Furoda Jadi Momentum Perbaikan Sistem

Menurut Mustolih, kegagalan pemberangkatan jamaah haji furoda tahun ini perlu menjadi momentum untuk menata ulang sistem penyelenggaraan haji jalur furoda.

Pemerintah bersama DPR akan membahas revisi UU PIHU setelah musim haji berakhir guna memperbaiki regulasi terkait.

“Jadi pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme, syarat, dan standar pelayanan haji furoda perlu segera dirumuskan agar ada kepastian hukum, dan perlindungan bagi jamaah dari potensi kerugian materiil maupun sosial,” ujarnya.

Mustolih juga menyoroti minimnya transparansi informasi terkait risiko dalam haji furoda dan kebijakan otoritas Arab Saudi yang dapat berubah sewaktu-waktu sebagai faktor penyebab kegagalan penerbitan visa.

Komnas Haji Sarankan Penyelesaian Masalah Haji Furoda Secara Musyawarah

Komnas Haji menyarankan agar jamaah yang belum memperoleh visa haji furoda menyelesaikan persoalan ini secara musyawarah dengan pihak berwenang.

Masih ada peluang pengembalian dana, penjadwalan ulang, atau pengalihan ke kuota haji khusus.

Sejumlah travel resmi bahkan telah menyatakan kesiapannya untuk mengembalikan biaya jamaah secara penuh demi menjaga reputasi meskipun harus menanggung kerugian besar akibat pembatalan keberangkatan.

Kemenag: Penerbitan Visa Haji Furoda Di Luar Wewenang Pemerintah

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengakui bahwa penerbitan visa haji furoda berada di luar kewenangan Kementerian Agama.

“Iya, kami lagi menunggu (keputusan) Saudi. Itu kan di luar kewenangan kami,” ujarnya di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).

Meski demikian, Kemenag terus berupaya melobi otoritas Arab Saudi agar proses penerbitan visa haji furoda dapat dipermudah.

Nasaruddin menyebutkan sebagian visa sudah diterbitkan, namun masih banyak jamaah yang menunggu karena visanya belum keluar.

“Sebagian sudah ada, tapi masih ada daftar tunggunya, belum keluar. Nah, yang mengeluarkan visa kan di sana ya (pemerintah Arab Saudi),” jelasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Visa Haji Furoda Belum Terbit, Komnas Haji: Bukan Tanggung Jawab Pemerintah”.