PRAGMATIC123 – Masyarakat Sultra Belum Mampu Bayar BPHTB

Nusron Wahid menduga masyarakat Sulawesi Tenggara (Sultra) belum mampu membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hal ini menyusul data baru 1,4 juta bidang tanah di Provinsi Sultra yang telah bersertifikat. Ini srtinya, 78,55 persen dari total bidang tanah di provinsi tersebut sejumlah 1,8 juta bidang tanah.

“Masih ada sekitar 21,45 persen bidang yang belum bersertifikat di Sulawesi Tenggara. Ini menunjukkan adanya gap (ketimpangan) yang perlu kita cari penyebabnya,” tegas Nusron dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Kamis (29/5/2025).

Dia mencontohkan langkah progresif Gubernur Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mengeluarkan surat edaran pembebasan BPHTB bagi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari keluarga miskin ekstrem.

Menurutnya, kebijakan serupa bisa diterapkan oleh kepala daerah di Sulawesi Tenggara.

“Tidak ada salahnya Pak Bupati membebaskan BPHTB warganya supaya tanahnya aman, daripada tidak disertifikat dan kemudian bermasalah,” tegas dia.

Bukan hanya soal sertifikasi tanah, Nusron juga meminta dukungan semua pihak, mulai dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ketua DPRD Provinsi, kepala daerah, hingga jajaran Kantor Wilayah BPN, untuk bersinergi menuntaskan masalah pertanahan yang ada di Sulawesi Tenggara.