PRAGMATIC123 – DPR Soroti 30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, padahal Rakyat Susah Cari Kerja

Mufti Anam, menyampaikan kritik tajam terkait penunjukan 30 wakil menteri (wamen) aktif yang kini juga merangkap jabatan sebagai komisaris atau komisaris utama di berbagai perusahaan BUMN.

Menurutnya, fenomena ini menjadi ironi besar di tengah kenyataan rakyat yang masih kesulitan mencari pekerjaan.

“Fenomena makin banyaknya wakil menteri yang merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN adalah sesuatu yang secara hukum memang tidak melanggar,” ujar Mufti kepada Kompas.com, Jumat (11/7/2025).

“Namun, jika dilihat dari kacamata etika publik, ini adalah sebuah ironi besar di tengah kenyataan pahit rakyat yang masih sulit mencari pekerjaan,” kata dia lagi.

Negara Dinilai Beri Ruang Elite, Bukan Rakyat

Mufti menekankan bahwa saat ini jutaan anak muda dan kepala keluarga di Indonesia sedang antre mencari lowongan kerja.

Pilih idol K-Pop/aktor K-Drama favoritmu & dapatkan Samsung Galaxy Fit3!

Kompas.id

Namun justru, menurutnya, negara malah memberikan ruang bagi segelintir elite untuk menduduki beberapa posisi kekuasaan sekaligus.

“Negara justru memberi ruang pada segelintir elite untuk menduduki dua bahkan tiga kursi kekuasaan sekaligus. Ini bukan soal pelanggaran hukum, tapi soal kepekaan dan rasa keadilan sosial,” tegasnya.

Rangkap Jabatan Harus Diimbangi Rangkap Kinerja

Meski mengakui bahwa para wamen yang menjadi komisaris memiliki keunggulan dari sisi akses, jejaring, dan pengaruh kebijakan, Mufti mengingatkan bahwa publik berhak menuntut hasil yang setara.

“Kami di Komisi VI DPR RI sangat memahami bahwa wamen yang duduk sebagai komisaris memiliki kelebihan akses, jejaring, dan daya dorong kebijakan. Namun justru karena punya akses lebih itulah, publik menuntut hasil yang lebih besar. Kalau rangkap jabatan, maka harus juga rangkap kinerja,” katanya.

Ia menekankan, para wamen-komisaris wajib menunjukkan percepatan dan terobosan nyata, bukan sekadar menjadi penghias daftar nama di rapat-rapat BUMN.

“Kami ingin menegaskan wamen yang merangkap komisaris harus membuktikan bahwa mereka tidak menelantarkan tugas utamanya. Harus bisa menjadi motor penggerak BUMN, bukan hanya penumpang di ruang rapat. Harus menghadirkan output nyata yang bisa dirasakan rakyat, baik dari efisiensi operasional, penurunan utang, hingga peningkatan kontribusi BUMN ke negara,” ujar Mufti.

“Kalau wamen-komisaris hanya hadir dalam daftar gaji, tapi tidak hadir dalam daftar kinerja, maka ini adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan publik,” imbuhnya.

Daftar 30 Wamen yang Rangkap Jabatan Komisaris BUMN

Berikut beberapa nama dari 30 wamen yang kini merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan BUMN:

1. Sudaryono (Wamen Pertanian) – Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero)
2. Helvy Yuni Moraza (Wamen UMKM) – Komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
3. Diana Kusumastuti (Wamen Pekerjaan Umum) – Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)
4. Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) – Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk
5. Immanuel Ebenezer Gerungan (Wamen Ketenagakerjaan) – Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
6. Donny Ermawan Taufanto (Wamen Pertahanan) – Komisaris Utama PT Dahana (Persero)
7. Yuliot Tanjung (Wamen ESDM) – Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
8. Veronica Tan (Wamen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) – Komisaris PT Citilink Indonesia
9. Diaz Hendropriyono (Wamen Lingkungan Hidup) – Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
10. Ratu Isyana Bagoes Oka (Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga) – Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel)
11. Dyah Roro Esti Widya Putri (Wamen Perdagangan) – Komisaris Utama PT Sarinah (Persero)
12. Todotua Pasaribu (Wamen Investasi dan Hilirisasi/BKPM) – Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero)
13. Angga Raka Prabowo (Wamen Komunikasi dan Digital) – Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
14. Ossy Dermawan (Wamen Agraria dan Tata Ruang/BPN) – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
15. Silmy Karim (Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan) – Komisaris PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
16. Dante Saksono Harbuwono (Wamen Kesehatan) – Komisaris PT Pertamina Bina Medika
17. Fahri Hamzah (Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman) – Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
18. Ahmad Riza Patria (Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal) – Komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)
19. Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf (Wamen Kelautan dan Perikanan) – Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia (Persero)
20. Komjen Pol (Purn) Suntana (Wamen Perhubungan) – Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
21. Suahasil Nazara (Wamen Keuangan) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
22. Aminuddin Ma’ruf (Wamen BUMN) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
23. Kartika Wirjoatmodjo (Wamen BUMN) – Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
24. Christina Aryani (Wamen Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI) – Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
25. Juri Ardiantoro (Wamen Sekretaris Negara) – Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
26. Eko Suhariyanto (Wamen Sekretaris Negara) – Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
27. Taufik Hidayat (Wamen Pemuda dan Olahraga) – Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
28. Ferry Juliantono (Wamen Koperasi) – Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
29. Stella Christie (Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) – Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
30. Arif Havas Oegroseno (Wamen Luar Negeri) – Komisaris PT Pertamina International Shipping

Mufti Anam menegaskan pihaknya di DPR akan terus mengawasi kinerja para wamen-komisaris ini.

Menurutnya, publik berhak tahu apakah kehadiran wamen mampu mendorong transformasi BUMN atau justru sekadar memperlambat birokrasi dengan rangkap jabatan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “30 Wamen Jadi Komisaris BUMN, Anggota DPR: Ironi, Rakyat Sulit Cari Kerja, Negara Justru Beri Ruang Elite”.